Indonesia akan Jadi Pemerintahan yang Probisnis

REPUBLIKA - Selasa, 26 Juni 2007

SINGAPURA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, menyatakan UU Investasi yang baru menawarkan sebuah kebijakan progresif. UU ini menjamin perlakuan yang sama dan memberi kepastian hukum bagi investor asing maupun lokal.
''Indonesia akan menjadi pemerintahan yang probisnis,'' papar Lutfi di hadapan para pemimpin politik dan bisnis se-Asia Timur dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Singapura, Senin (25/6). UU itu, sambungnya, juga memangkas birokrasi yang berbelit-belit, memudahkan pengaturan imigrasi bagi pekerja asing, dan menyediakan tax holiday untuk sektor-sektor tertentu.''Pemerintah telah bertekad memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih,'' tegasnya. Pemerintah, kata Lutfi, berkomitmen memperkuat ekonomi nasional. Kepentingan ekonomi nasional dilindungi dan aturan yang dianggap menyulitkan diperbarui.
Investasi asing di bidang transportasi, pertambangan, penyiaran, dan industri alat perang akan dibatasi. Investor asing hanya diizinkan memiliki saham sebesar 45 persen di proyek dan perusahaan transportasi. Di sektor penyiaran, investor asing hanya diperbolehkan menguasai saham tak lebih dari 20 persen. Sedangkan industri alat-alat perang tertutup untuk investasi asing.
Sementara, investasi di bidang pertambangan dan industri lainnya yang menghasilkan polusi sangat besar, bakal diatur secara ketat. Meski begitu, kata dia, Indonesia tetap membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk membenamkan modal di industri lainnya. ''Untuk industri lainnya, semua akan dibuka untuk investor asing.''
Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, menurut Lutfi, pemerintah akan menggarap serius industri petrokimia, baja, dan besi. Dua pabrik baja dan dua kilang minyak baru akan dibangun di Kalimantan Selatan. ''Kami tak ingin hanya menjual bahan mentah. Kami juga ingin menjual paling tidak barang setengah jadi untuk meningkatkan value chain,'' ungkapnya. Target investasi asing dan domestik antara 2004-2009 dipatok sebesar 426 miliar dolar AS. Pemerintah juga menargetkan 123 miliar dolar AS untuk membangun infrastruktur yang baru bagian terbesar didanai swasta. ap/hri