RI-Australia jajaki FTA

BISNIS - Selasa, 26/06/2007

JAKARTA: Indonesia dan Australia mulai menjajaki pembentukan kesepakatan perdagangan bebas (free trade area/FTA). Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia-Australia sepakat untuk mengkaji kemungkinan pembentukan kerja sama kemitraan ekonomi yang diharapkan mendongkrak arus perdagangan dan investasi kedua negara. "Harapannya ada kerja sama yang lebih fokus. Kalau ada seperti EPA [kesepakatan kerja sama kemitraan ekonomi] akan lebih terarah seperti dengan Jepang," katanya seusai Pertemuan Ke-7 Tingkat Menteri Perdagangan Indonesia-Australia yang dihadiri Mendag Australia Warren Truss di Jakarta, kemarin.Mendag melanjutkan hasil pertemuan menteri perdagangan itu a.l. kesepakatan untuk mengajukan rekomendasi tim ahli untuk membuat pengkajian pembentukan FTA Indonesia-Australia kepada kepala negara masing-masing. Sementara itu, siaran pers kementerian perdagangan Australia yang diterima Bisnis menyebutkan studi kelayakan FTA itu akan dilakukan oleh kelompok pakar Kerangka Perdagangan dan Investasi (TIF) Australia-Indonesia.Pola kemitraan menuju FTA, lanjut Mari, akan memudahkan peningkatan daya saing dan akses ke pasar ke Negeri Kanguru itu. Mendag menuturkan kerja sama peningkatan kapasitas SDM melalui bantuan teknis di sejumlah sektor sehingga produk dari Tanah Air bisa memenuhi standar internasional dan lebih mudah masuk ke negara lain.Pada kesempatan yang sama, Truss mengatakan kedua negara sudah bekerja sama dalam membentuk FTA antara Asean dengan Australia dan Selandia Baru. Dia juga mendorong Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekspor ke negerinya karena sampai saat ini volume dan nilai perdagangan dari Jakarta masih rendah dibandingkan dengan negeri jiran di kawasan Asia Tenggara.Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indonesia mencatatkan defisit perdagangan dengan Australia setidaknya dalam tiga tahun terakhir. (lihat tabel).Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Dharmawan mengingatkan pemerintah mesti waspada dengan tren defisit perdagangan nonmigas terutama di sektor pangan."Hampir 100% terigu kita impor. Sebagian besar dari Australia. Daging sapi dan susu juga impor dari sana. Pemerintah sebaiknya mengikat perjanjian tertentu paling tidak kalau ada sesuatu seperti isu Timor-Timur, kita tidak kekurangan pasokan," katanya.
(m02/Nana Oktavia Musliana) (lutfi.zaenudin@bisnis.co.id/ diena.lestari@bisnis.co.id)Oleh Lutfi Zaenudin & Diena Lestari
Bisnis Indonesia