Implementasi DCA Harus Transparan

Jumat, 25 Mei 2007

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyusun rencana implementasi (implementing arrangement) dari kesepakatan kerja sama pertahanan (defence cooperation agreement/DCA) RI-Singapura secara detail dan transparan. Semua pihak mesti terlibat dalam penyusunan itu, tak hanya Dephan dan Mabes TNI.

Sebab, menurut pengamat CSIS, Kusnanto Anggoro, implementasi DCA tak hanya terkait latihan perang. Tapi, juga menyangkut potensi kerusakan lingkungan dan sumber daya mineral di wilayah latihan perang.
''Bila hal itu bisa terlaksana, saya tak terlalu khawatir mengenai implementasi DCA. Apalagi, ada satu ketentuan bahwa kesepakatan penandatanganan DCA tak bisa dipisahkan dari kesepakatan implementation arrangement,'' kata Kusnanto di Jakarta, Kamis (24/5).
Seharusnya, kata dia, ada satu pasal khusus yang disiapkan dalam rencana implementasi itu. Ini agar Indonesia tak terus-menerus diakali Singapura. Dia khawatir, Singapura menggunakan rudal usang dalam melakukan latihan militernya di wilayah Indonesia.
''Kita tak tahu rudal itu dibuangnya dengan cara diledakkan atau dimasukkan ke dalam laut. Kita bisa bayangkan bila itu terjadi,'' kata Kusnanto. Bila Singapura melakukan ini, tentu kerusakan lingkungan yang bakal terjadi. Apalagi jika latihan perang di laut terjadi selama bertahun-tahun dan permanen. ''Selama rencana implementasinya belum jelas, saya tak yakin dan tak sarankan DPR untuk meratifikasi DCA,'' katanya.
Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, menilai banyak poin dalam perundingan itu yang merugikan RI. Salah satunya adalah jangka waktu pelatihan militer yang selama 25 tahun. ''Ini harus dikaji lebih mendalam karena bisa merugikan bangsa kita,'' kata Zaenal usai rapat pimpinan DPR.
Dirjen Strategi Pertahanan, Dephan, Mayjen Dadi Susanto, mengaku belum tahu kapan perumusan implementasi selesai. (eye/fer/rto )