Kebangkitan Nasional: Presiden Perlu Tuntaskan Reformasi

KOMPAS - 21052007

Jakarta, Kompas - Perjalanan sembilan tahun reformasi dimaknai secara berbeda oleh berbagai kalangan masyarakat. Ada yang pesimistis dengan reformasi yang telah kehilangan arah, tetapi ada pula yang mendorong agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menuntaskan reformasi.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Minggu, 20 Mei 2007, ditandai berbagai aktivitas politik. Akbar Tandjung meluncurkan ormas baru bernama Barisan Indonesia, sejumlah tokoh senior menggelar diskusi bertema "UUD 1945 dan Pancasila Menghadapi Tantangan Masa Depan", dan Siswono Yudo Husodo menggelar silaturahim Majelis Penasihat Lembaga Perajut Bangsa.
Siswono mengemukakan, apa yang terjadi setelah reformasi semakin membuat anak bangsa sulit untuk bangkit. Kondisi menyedihkan ini mengecewakan semua anak bangsa yang berharap bangsa ini maju menjadi bangsa besar. "Bangsa ini mungkin terlalu bodoh untuk menyadari kekurangannya," ujarnya.
Ia mengatakan, bangsa ini sering kali sibuk dengan mengurusi hal yang tidak perlu. Bahkan, tak sedikit yang lebih senang menuntut haknya atau ingin memperluas kewenangannya.
Direktur Institute for Policy Studies Fadli Zon kepada Kompas menyatakan, reformasi hanya sekadar pergantian kekuasaan. Reformasi merupakan pintu masuk imperialisme baru, yaitu demokrasi liberal di bidang politik dan pasar bebas di bidang ekonomi.
Fadli menilai desentralisasi perlu, tetapi masalahnya kapan dilaksanakan. "Kita enggak pikir panjang langsung otonomi daerah, tetapi tak ada infrastruktur. Di mana pun di dunia, tak ada desentralisasi pada saat krisis," katanya sambil menambahkan, harus ada arah baru dalam reformasi.
Rektor Universitas Paramadina Anis Rasyid Baswedan berpendapat, reformasi harus dituntaskan karena banyak yang belum berjalan, bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh. Reformasi politik baru pada fase pembebasan berpolitik yang pada era Soeharto dibatasi. Seharusnya, fase kedua adalah membuat partai politik dan sistem politik bekerja menyejahterakan rakyat. "Sekarang ini baru pada tahap politik untuk politik," ujarnya. Reformasi birokrasi belum tersentuh. "Presiden harus menuntaskan reformasi," ucapnya.
Ia mengkhawatirkan kesabaran rakyat atas demokrasi akan habis. "Saya menduga tiga pemilu kalau tanpa hasil menyejahterakan rakyat, rakyat akan bertanya. Yang rugi kita. Terbukti di Amerika Latin dan terbaru di Pakistan," paparnya. (mam/sut/bdm)