Aliansi Delapan Partai Bidik Undang-Undang Partai Politik

KORAN TEMPO - Kamis, 28 Juni 2007

Pada umumnya, kata Mahfud lagi, pertemuan menyepakati agar syarat pengajuan calon presiden memberi ruang yang cukup bagi partai.

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Siddiq menegaskan pertemuan delapan partai di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa malam lalu memang ditujukan untuk membangun aliansi. Gerakan ini merupakan antisipasi atas pertemuan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Medan pekan lalu. "Kami akan terus mengamati perkembangan hubungan yang dibangun dua partai besar itu," katanya. "Dalam beberapa hari mendatang akan ada pertemuan lanjutan untuk menginventarisasi masalah. Pertemuan di Hotel Mulia itu baru tahap awal."
Sebagaimana telah diberitakan, pertemuan di Hotel Mulia melibatkan perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan, PKS, Partai Bintang Bulan, Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Mahfud menjelaskan, dalam pertemuan itu baru dibahas hal-hal yang akan disepakati bersama, yang terkait dengan rencana pembahasan paket Undang-Undang Politik, di antaranya ketentuan batas minimal suara di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai syarat mengikuti pemilihan umum mendatang (electoral threshold), daerah pemilihan, dan pengaturan dana sumbangan untuk partai politik.
Aturan mengenai persyaratan untuk mengajukan calon presiden juga disinggung. Pada umumnya, kata Mahfud lagi, pertemuan menyepakati agar syarat pengajuan calon presiden memberi ruang yang cukup bagi partai.
Menurut Sekretaris Jenderal PPP Irghan Chairul, topik berikutnya yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya adalah sistem pemilu, badan usaha partai politik, dan usul penambahan jumlah anggota Dewan. Beberapa partai menghendaki agar anggota DPR ditambah menjadi 570-600 orang. "Jumlah anggota saat ini, sebanyak 550, sudah tidak memadai untuk tugas legislasi. Banyak undang-undang tertunda pembahasannya," ia menerangkan.
Pertemuan antarpartai, kata dia, penting diadakan untuk mengantisipasi perbedaan yang tajam menjelang pembahasan paket Undang-Undang Politik "agar pembahasan berjalan mulus".
Namun, berbeda dengan Mahfud dari PKS, Irghan menyatakan pertemuan delapan partai bukanlah semata-mata reaksi atas rencana aliansi Golkar dan PDIP. "Kami akan mengundang juga Golkar dan PDIP dalam pertemuan berikutnya," ujarnya. "PDIP dan Golkar jangan bikin pertemuan eksklusif, dong."
AQIDA SWAMURTI