Jusuf Kalla Panggil KPK

KORAN TEMPO - Kamis, 28 Juni 2007

"Kalau dipanggil-panggil terus, kan tidak enak."

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi ke kantor pusat partai tersebut di Slipi, Jakarta Barat, tadi malam.
Partai Golkar ingin menanyakan apa saja amanah Dewan Perwakilan Rakyat kepada KPK dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Bagaimana cara pelaksanaannya, dampak kinerja KPK. Supaya kami tidak dipanggil KPK," kata Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. "Kalau dipanggil-panggil terus, kan tidak enak."
Kalla mengatakan pertemuan tersebut bertujuan mencegah kader Partai Golkar dipanggil KPK karena tersangkut korupsi. "Kami ingin tahu teknis pelaksanaan Undang-Undang Korupsi, supaya kami semua bisa mewujudkan tujuan bersama tanpa KKN," tutur Kalla ketika membuka acara.
KPK diwakili Kepala Bidang Pencegahan Sjahruddin Rosul dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 19.30 tadi malam.
Selain Kalla, hadir Agung Laksono (Wakil Ketua Umum), Priyo Budi Santoso (Ketua Fraksi Golkar), Muladi (Dewan Pembina), serta Ferry Mursyidan Baldan (anggota DPR).
Tampak pula Ali Mazi, yang pernah menjadi tersangka kasus perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata; serta penggagas interpelasi Iran dari Fraksi Golkar, Yuddy Chrisnandi.
Tentang pertemuan itu, Sjahruddin mengatakan Partai Golkar ingin mengetahui kendala dalam pemberantasan korupsi. Di depan para kader Partai Golkar ini, ia berpesan agar para pejabat publik dan pengusaha tak memupuk kekayaan. "Karena itu tak dibawa mati."
Ia melaporkan, KPK menemukan 6.213 kasus yang berindikasi korupsi dari 19.901 kasus yang diadukan per Juni 2007.
Priyo membantah jika dikatakan pertemuan itu keinginan Partai Golkar semata. Pertemuan itu merupakan inisiatif KPK dan partainya. Dia juga membantah jika disebutkan pertemuan ini terkait dengan pengusutan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengalir ke anggota legislatif ataupun pendanaan kampanye pemilihan presiden.
NUR ROCHMI