Presiden Belum Putuskan Hadiri Interpelasi

KORAN TEMPO - Selasa, 19 Juni 2007

Interpelasi Lapindo belum jadi bahasan.

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat kembali gagal menyepakati perlu-tidaknya Presiden hadir dalam sidang interpelasi soal nuklir Iran di DPR.
"Pertemuan ini belum ada hasilnya," kata Ketua DPR Agung Laksono seusai rapat konsultasi dengan Presiden di Istana kemarin malam.
Menurut Agung, pertemuan yang dimulai pukul 19.45 WIB itu tidak mampu mencapai titik sepakat. "Sampai saat ini Presiden belum memutuskan untuk datang atau tidak. Kita lihat saja nanti," ujar Agung. Meski demikian, kata Agung, kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi guna menyelesaikan persoalan ini. "Kesepakatannya, komunikasi akan berlangsung terus-menerus sehingga bisa disepakati satu formula yang baik."
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Namun, saat ditanya apakah itu artinya pertemuan tersebut membentur jalan buntu, Zaenal tidak membantah atau menolaknya. "Silakan Anda menafsirkannya," kata Zaenal.
Perseteruan antara DPR dan Presiden dimulai saat DPR meminta Presiden menjelaskan keputusan pemerintah untuk mendukung Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi sanksi kepada Iran karena melanjutkan program nuklirnya. Sejumlah kalangan menganggap dukungan terhadap resolusi ini tidak tepat karena Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, saat sidang interpelasi digelar 5 Juni lalu, Presiden tidak hadir dan mewakilkan kepada para menterinya. Ketidakhadiran Presiden inilah yang ditentang keras oleh DPR.
Menurut Agung, pertemuan selanjutnya akan dilakukan sebelum rapat Badan Musyawarah DPR pada Kamis depan. Tapi Agung belum bisa memastikan tempat pertemuan tersebut. Pertemuan semalam memang amanah dari Badan Musyawarah agar pemimpin DPR berkonsultasi dengan Presiden sebelum sidang paripurna hak interpelasi dijadwalkan ulang. Sebelumnya, sidang paripurna untuk soal ini berlangsung ricuh dengan hujan interupsi.
Wakil Ketua DPR lainnya, Soetardjo Soerjogoeritno, sebelumnya di gedung DPR mengatakan akan menyarankan Presiden hadir dalam sidang paripurna mendatang. Hal ini, menurut dia, penting karena DPR adalah cerminan rakyat. Presiden akan diminta menjelaskan alasan dan penyebab dikeluarkannya kebijakan pemerintah mendukung resolusi 1747 PBB terhadap Iran.
Selain Agung, Zaenal, dan Soetardjo, pemimpin DPR lain yang hadir adalah Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Presiden Yudhoyono didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, dan Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa.
Selain interpelasi Iran, DPR kini tengah membahas interpelasi soal lumpur Lapindo. Namun, Agung mengatakan interpelasi Lapindo tidak dibicarakan karena hal itu masih dibahas di internal DPR.

lSUTARTO AQIDA SWAMURTI ERWIN DARIYANTO
___________________________________________________

Republik Interpelasi
Kisruh interpelasi soal Iran belum berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengajukan pertanyaan baru kepada Presiden. Kali ini masalah yang diajukan parlemen lebih lokal: nasib 21 ribu warga Sidoarjo yang terkena luapan lumpur panas dari tambang Lapindo Brantas Inc.
Berbeda dengan interpelasi soal dukungan Indonesia terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi sanksi kepada Iran, para penggagas interpelasi Lapindo kali ini tak akan ribut bila Presiden tak datang di sidang paripurna yang digelar sepekan lagi.

Kapok Undang Presiden
Dalam Tata Tertib DPR dengan jelas tertulis: "presiden bisa diwakilkan dalam menjawab interpelasi". Sejumlah anggota DPR ingin Presiden sendiri yang datang. Tapi, berbeda dengan soal Iran, kali ini mereka tak akan protes jika hanya menteri yang hadir.
"Kami tidak mau terjebak dalam perdebatan Presiden hadir atau tidak dalam sidang paripurna," kata Abdullah Azwar Anas, anggota Komisi Infrastruktur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pertanyaan
Ini daftar pertanyaan yang dikirim dari Senayan ke Istana Negara untuk dijawab.
Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi korban lumpur?
Siapa yang bertanggung jawab atas meluapnya lumpur?
Kapan penderitaan korban bisa diakhiri?
Apakah pemerintah tak sanggup lagi melindungi 21 ribu warganya?

Dampak Lapindo
Inilah dampak semburan lumpur yang dipersoalkan anggota Dewan:
-- SosialSebanyak 12 ribu jiwa di 11 desa kehilangan tempat tinggal, 350 hektare lahan pertanian rusak, 20 perusahaan tutup.
-- EkonomiLumpur Lapindo mengganggu ekonomi hingga taraf nasional, menambah jumlah penganggur, dan menciptakan kerugian sampai Rp 7,6 triliun.
-- HukumSampai sekarang tidak ada tindakan hukum yang jelas terhadap Lapindo Brantas Inc.
------------------------

Para Penggagas
Partai Kebangkitan Bangsa: 44 orang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 58 orang
Partai Damai Sejahtera: 6 orang
Golongan Karya: 1 orang
Partai Keadilan Sejahtera: 4 orang
Partai Persatuan Pembangunan: 5 orang
Partai Amanat Nasional: 3 orang
Partai Demokrat: 1 orang
Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi: 3 orang
Partai Bintang Reformasi: 2 orang
Total Penggagas: 127
Pendukung interpelasi pun terus bertambah. Hingga semalam, setidaknya sudah 152 anggota DPR yang mengirim tanda tangan.

NASKAH DAN BAHAN: KURNIASIH BUDI AQIDA SWAMURTI ERWIN DARIYANTO NURKHOIRI