RI Serukan Rekonsiliasi Palestina

REPUBLIKA - Selasa, 19 Juni 2007 8:22:00

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mendesak semua kelompok di Palestina melakukan rekonsiliasi. Desakan ini terkait pertikaian antara kubu Fatah dan Hamas yang menyebabkan hancurnya pemerintahan nasional bersatu.
''Kami terus mendesak lahirnya rekonsiliasi dan yang paling penting adalah terbentuknya kembali pemerintahan nasional bersatu,'' ujar Menlu RI, Nur Hassan Wirajuda, di Jakarta, Senin (18/6), dalam jumpa pers bersama Menlu India, Pranab Mukherjee.
Menurut Menlu, perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas tak hanya memperbanyak warga Palestina yang terbunuh. Pertikaian kedua kelompok juga memperparah kerusakan bangunan dan material dan menyebabkan pemerintahan nasional bersatu --yang diwujudkan atas prakarsa Arab Saudi di Makkah-- menjadi hancur.
''Konflik di Palestina hanya akan merugikan perjuangan mewujudkan negara Palestina,'' kata Hassan.
Saat ditanya mengenai pembentukan kabinet baru oleh Presiden Mahmud Abbas, Hassan mengatakan bahwa Indonesia mengikuti perkembangan Palestina dari dekat. Hassan juga menjelaskan bahwa kabinet baru itu masih memerlukan persetujuan dari parlemen.
Pemerintah India, kata Menlu India, Pranab Mukherjee, mendukung resolusi PBB yang menyeru Israel dan Palestina menentukan batas wilayah masing-masing dan hidup berdampingan secara damai. Mukherjee berharap Palestina dapat menyelesaikan konflik internal mereka.
Untuk pertama kalinya, kabinet darurat pimpinan PM Salam Fayyad, Senin, melakukan sidang di Ramallah, Tepi Barat. Tugas utama kabinet adalah memulihkan keamanan dan persatuan rakyat Palestina. ''Kami juga akan bekerja keras memenuhi kebutuhan mendasar rakyat di Jalur Gaza,'' kata Menteri Penerangan dan Kehakiman, Riyad Al-Maliki.
Besarnya dukungan internasional terhadap kabinet darurat, kata Al-Maliki, menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini di jalur yang benar. ''Kami berharap bantuan internasional bisa dicairkan secepatnya, termasuk gaji pegawai pemerintah di Jalur Gaza.''
Memburuknya situasi di Jalur Gaza menjadi keprihatinan terbesar saat ini. Kawasan itu kini terisolasi, setelah Israel dan Mesir menutup perbatasan. Keterbatasan bahan bakar dan pangan menghantui sekitar 1,4 juta warga Gaza yang sangat tergantung pasokan barang dari luar wilayah mereka.
Warga Palestina khawatir barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit didapat pada hari-hari mendatang. Wilayah Palestina terdiri atas Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dua daerah yang berjarak 48 kilometer ini dibelah oleh teritori Israel.
Sejumlah pengamat politik Timur Tengah mempertanyakan kemampuan Abbas menangani situasi di Jalur Gaza. Abbas dengan faksi Fatahnya kalah pamor bila dibandingkan ketenaran Hamas di Jalur Gaza.
Amerika Serikat melalui Konsul Jenderal di Jerusalem, Jacob Walles, secepatnya akan mengalirkan bantuan bagi pemerintahan Fayyad. Sementara, PM Israel, Ehud Olmert, setibanya di Washington, AS, menegaskan bahwa negaranya mengakui pemerintahan baru Palestina yang berkedudukan di Tepi Barat.(ap/afp/lan/fer )