'Bantuan Sembako Ditimbun'

REPUBLIKA - Rabu, 06 Juni 2007

Pengungsi korban lumpur Lapindo bentuk posko tandingan.

SIDOARJO -- Ribuan pengungsi korban semburan lumpur di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menolak menerima bantuan kontrak rumah dari Lapindo, kembali bergolak. Setelah menyoal bantuan nasi bungkus yang sering diterima dalam keadaan basi, kali ini mereka mempertanyakan bantuan sembako dari luar yang cenderung ditimbun Posko Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana Sidoarjo (PBS).
Atas masalah itu, mereka menyatakan tidak percaya lagi terhadap Satlak PBS yang mendirikan posko di Pasar Baru Porong karena dinilai menghambat penyaluran bantuan sembako ke tangan pengungsi. Sebagai penggantinya, mereka kini mendirikan posko sendiri untuk mengelola bantuan sembako dari luar.
Pitanto, koordinator posko pengungsi mengatakan, penimbunan bantuan sembako sudah lama berlangsung. Setiap datang bantuan dari luar yang diserahkan melalui Posko Satlak PB Sidoarjo di Pasar Baru Porong, tidak segera disalurkan, namun cenderung ditumpuk di sebuah gudang.
''Saat ini di gudang masih banyak bantuan dari luar yang belum diserahkan ke pengungsi. Baik itu berupa selimut, beras, dan mie serta berbagai barang sembako. Padahal bantuan itu sangat dibutuhkan untuk menopang hidup sehari-hari para pengungsi,'' kata Pitanto, Selasa (5/6) siang.
Ditegaskannya, sikap Posko Satlak di Pasar Baru Porong itu sebelumnya telah menunai protes dari para pengungsi. ''Saat kita protes, bantuan itu langsung disalurkan. Tapi tidak semuanya, bahkan mereka kembali menimbunnya. Kami pernah menanyakan alasannya, tapi jawabannya juga tidak jelas,'' ungkap Pitanto.
Jumlah pengungsi di PBP saat ini sekitar 3 ribu jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian besar adalah warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Mereka memilih tinggal di Pasar Baru Porong daripada menerima bantuan kontrak rumah Rp 5 juta untuk dua tahun, sebab yang dituntutnya adalah ganti rugi atas lahan dan rumahnya yang terendam lumpur.
Petugas di Posko Saltak PB di PBP, ketika dikonfirmasi, tidak mempersoalkan keputusan pengungsi yang mendirikan posko tandingan. ''Memang, ada bantuan yang sengaja kita stok dahulu karena jika dibagi itu tidak cukup. Tapi semuanya pasti akan kita salurkan. Sejauh ini bantuan itu bisa kami pertanggungjawabkan. Semuanya ada laporannya baik penerimaan maupun penyaluran, tidak ada yang kami gelapkan,'' ujarnya.
Dibahas pusatSementara itu, tuntutan warga empat desa di luar pemetaan Timnas saat ini tengah diajukan ke pemerintah pusat. Itu terungkap dalam pertemuan perwakilan empat desa, yakni Besuki, Pejarakan, Kedungcangkring, dan Mindi, dengan Wakil Bupati Saiful Ilah, di Pemkab Sidoarjo, Senin (4/6) malam.
Dalam pertemuan itu memang belum ada keputusan atau hasil apapun terkait tuntutan mereka. Wabup Saiful mengatakan, posisi Pemkab Sidoarjo hanya bisa memfasilitasi tuntutan warga untuk diteruskan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat.
''Informasinya, hal itu akan ada keputusan (pusat) pada Jumat besok,'' ujar Saiful, seraya meminta warga menghentikan aksinya memblokade jalan tol dan melakukan sweeping pekerja penguatan tanggul.
Kepala BPLS, Sunarso, maupun Humas BPLS Zulkarnaen, mengatakan, langkah penguatan tanggul terhambat aksi warga. Dia berharap warga mau kompromi sambil menunggu putusan pemerintah pusat atas tuntutannya. ''Kondisi tanggul saat ini cukup kritis, terutama bagian tanggul seputar spill way. Permukaan lumpur sudah mendekati bibir tanggul, dan itu kalau tidak segera ditangani bisa meluap. Kalau itu yang terjadi, maka yang rugi adalah masyarakat banyak. Bahkan kemungkinan rumah penduduk di Mindi dan Pejarakan, bisa terjamah lumpur,'' ujar Sunarso. (tok )