Kebijakan lanjutan investasi segera terbit

BISNIS - Rabu, 06/06/2007

JAKARTA: Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang perlu dilanjutkan dari empat produk hukum, yaitu UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan Daerah, Perppu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan peraturan guna memacu industri berskala UMKM. "Beberapa kebijakan memang harus segera dikeluarkan setelah undang-undang investasi disepakati. Hal ini karena? peraturan pelaksanaannya ditunggu investor," tutur Edy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, kemarin.Dia menjelaskan kebijakan pendukung UU PM adalah peraturan tata cara pelayanan terpadu (one stop service), daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan syarat yang biasa disebut sebagai daftar negatif investasi (DNI), dan kriteria yang menentukan daftar usaha tertutup dan terbuka dengan syarat.Edy mengatakan peraturan perundangan lainnya (di bawah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang juga harus dikeluarkan adalah pembagian urusan pusat dan daerah.Kebijakan lain yang juga ditunggu pelaku usaha nasional dan asing adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang KEK sebagai pengganti UU No.? 36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono, Perppu Free Trade Zone, bukan Perppu KEK, menunggu pengumuman dari Sekretaris Negara. Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono mengatakan pemerintah beberapa hari lagi akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru yang isinya mencakup penyempurnaan dari tiga paket sebelumnya dengan tujuan untuk makin menggerakkan sektor riil dan UKM (Bisnis, 31 Mei). Paket yang meliputi perbaikan investasi, percepatan infrastruktur, reformasi sektor keuangan, dan kebijakan UKM itu, Kamis pekan lalu diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dibahas dalam sidang kabinet. Namun, setelah sidang berlangsung,? paket kebijakan baru itu ditunda pekan ini.Kebijakan prioritasSumber Bisnis mengungkapkan sidang kabinet memutuskan untuk menyeleksi lagi kebijakan yang harus dikeluarkan berdasarkan skala prioritas. "Tidak semua kebijakan yang diusulkan dalam sidang itu akan menjadi keputusan. Semua mesti disisir ulang dan hanya yang bersifat mendesak yang akan diputuskan."Secara terpisah, sumber Bisnis lainnya mengatakan sejumlah kebijakan itu tidak mungkin dikeluarkan pekan ini. Hal ini karena Wapres Jusuf Kalla dijadwalkan mengunjungi China pada 6-9 Juni. "Padahal, Wapres yang sangat menekankan soal kebijakan prioritas yang harus segera dikeluarkan dan dilaksanakan."Dunia usaha dan investor, katanya, butuh kepastian berusaha. "Insentif? yang dibutuhkan investor tidak melulu harus berupa reduksi tarif. Tetapi kejelasan soal penundaan pembayaran dan pengurangan waktu penyelesaian."Pemerintah, kata Edy, juga? akan meluncurkan sejumlah insentif untuk memacu investasi dan kinerja sektor UMKM yang saat ini masih terbatas. "UMKM memiliki posisi yang strategis sebagai penyerap tenaga kerja. Karena mulai dari usaha skala mikro merupakan ekses dari dari lay-off yang 99% entitas merupakan sumber produksi." Namun, lanjutnya, investasi tidak banyak di sektor UMKM. Hal ini terungkap dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia bahwa kredit investasi UMKM hanya tumbuh 8%-9% atau Rp70 triliun dari total Rp500 triliun.Edy menjelaskan pemerintah akan mengeluarkan beberapa program riil untuk menguatkan sektor UMKM. Hal penting lainnya adalah reformasi regulasi menyangkut insentif pajak penghasilan (PPh) bagi UKM. Juga soal redefinisi UKM yang tengah dibahas.
(fatkul.maskur@ bisnis.co.id/neneng.herbawati@bisnis.co.id)
Oleh M. Fatkul Maskur & Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia