'Interpelasi Lumpur Jangan Maju-mundur karena Uang'

REPUBLIKA - Kamis, 21 Juni 2007

Golkar masih menganalisa perlu tidaknya interpelasi kasus lumpur Lapindo.

JAKARTA --- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU, KH Hasyim Muzadi, menyayangkan bila ada fraksi di DPR yang bersikap plin-plan dengan menarik dukungan interpelasi kasus lumpur Lapindo. Di pihak lain, PDIP membantah telah menarik dukungan terhadap penggunaan hak DPR meminta penjelasan dan bertanya kepada pemerintah, atas insiden semburan lumpur yang penanganan korbannya berlarut-larut itu.
''Harapan bahwa negara sebagai pelindung rakyat, sudah pupus. Sayang kalau interpelasi juga tidak jadi hanya karena pengusungnya maju-mundur oleh urusan duit, sementara rakyat semakin kehilangan kepercayaan,'' kata Hasyim Muzadi, di Jakarta, Rabu (20/6).
Namun Hasyim mengingatkan, interpelasi jangan menjadi geger politik, melainkan semata-mata untuk mencari solusi penyelesaian lumpur Lapindo. Dia pun meminta Presiden jangan selalu curiga dengan interpelasi.
''Karena Presiden dan Wakil Presiden sudah tak sanggup, maka harus diselesaikan antara pemerintah dan DPR. Caranya bisa dengan konsensus, misalnya pergeseran APBN, dana talangan pemerintah, dan aturan bagaimana penyelesaian pemerintah dengan PT Lapindo Brantas Inc. Jadi, kalau Presiden mau, sebenarnya gampang,'' tutur Hasyim.
Tak cabut dukunganKetua Fraksi PDIP di DPR, Tjahjo Kumolo, membantah adanya rencana Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk menarik dukungan terhadap interpelasi lumpur Lapindo. Menurut pengurus teras DPP PDIP itu, informasi yang tayang dalam running text sebuah televisi swasta tersebut tidak benar.
''Bagi Fraksi PDIP tidak ada istilah mundur atau ditarik, bahkan DPP PDIP justru akan mempertegas sikap agar Presiden hadir memberikan penjelasan atas interpelasi itu,'' kata Tjahjo, kemarin.
Wakil Ketua DPR yang juga sesepuh PDIP, Soetardjo Soerjogoeritno, menguatkan bantahan Tjahjo. ''Saya tadi langsung telepon dia (Tjahjo) dan mengkonfirmasi, apa benar menarik dukungan? Lalu saya tanya, apa semua mau dihujat oleh rakyat? Ternyata tidak,'' ujarnya.
Menurut Wakil Ketua I Fraksi PDIP, Panda Nababan, yang dihubungi di Medan, mengatakan, informasi tarik dukungan itu juga dibantah Sekjen PDIP Pramono Anung Wibowo. ''Kata Pramono, itu dimanipulasi di running text. Tak ada instruksi mencabut (dukungan),'' katanya.
Panda menjelaskan, yang benar, ada pengarahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Pramono Anung supaya semua unsur PDIP di DPR berhati-hati dalam interpelasi lumpur Lapindo itu. Kehati-hatian itu diperlukan, agar kerja keras kader PDIP tidak dijadikan alat kepentingan fraksi lain.
Jacobus Mayong Padang dari PDIP, juga menegaskan, keseriusan pengusung interpelasi Lapindo tidak bisa diragukan, apalagi ini menyangkut masalah kemanusiaan. ''Saya bersama teman-teman sudah memperjuangkan sejak awal agar nuansa politik interpelasi Lapindo tidak menonjol,'' ujarnya.
Interpelasi Lapindo, Selasa (20/6), lolos di tingkat Rapat Paripurna DPR dan meminta Badan Musyawarah (Bamus) DPR membuat agenda pemanggilan Presiden. Interpelasi ini didukung oleh sekitar 150 orang dari mayoritas fraksi di DPR, termasuk di dalamnya 14 orang dari Fraksi Partai Golkar.
''Dukungan kami adalah sebagai hak indivisu. Secara lembaga, Partai Golkar sendiri masih menganalisa perlu tidaknya interpelasi itu,'' kata Yyddy, politisi muda dari partai yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla itu. ( rto/wed/eye )