Sumber pendanaan INSW belum jelas

BISNIS - Kamis, 21/06/2007

JAKARTA: Pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok yang dijadwalkan dimulai pada Desember 2007 masih tergantung dari pendanaan sistem tersebut. Edy Putra Irawady, Sekretaris Tim Persiapan INSW, mengatakan pengembangan INSW diperkirakan membutuhkan anggaran antara Rp500 miliar dan Rp600 miliar. Jumlah tersebut di luar biaya operasional dan pemeliharaan yang akan dibebankan ke pengguna."Sejauh ini kita sudah punya tiga opsi yang akan dimintakan [keputusan] kepada menteri keuangan dan menteri lain," kata dia kepada pers dalam acara coffee morning di Depkeu, kemarin.INSW merupakan sistem terpadu untuk mempercepat pengurusan dokumen ekspor dan impor.Edy yang juga Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan itu menjelaskan opsi pertama adalah pendanaan melalui anggaran yang akan disisipkan di dalam pengajuan APBN-P 2007. Kedua, pengalihan pekerjaan (outsourcing) kepada pihak lain dan ketiga, kemitraan sektor swasta.Kendala opsi pertama ini, jelas dia, terkait dengan sempitnya batas waktu persiapan administrasi untuk pengajuan APBN-P, yaitu pada Agustus 2007. "Hampir agak sulit [pendanaan melalui anggaran]. Tapi untungnya saya punya bos menteri keuangan, sehingga itu mungkin saja diajukan."Untuk opsi pendanaan melalui outsourcing, lanjut Edy, memiliki kelemahan dari sisi keamanan data dan transaksi. Atas dasar itu, pemerintah tetap harus berhati-hati meskipun sudah ada perusahaan asing yang bersedia menjadi pelaksana INSW secara outsourcing. Namun, dia tidak menyebut nama perusahaan asing yang dimaksud.Sementara itu, opsi ketiga menghendaki kerja sama dengan sektor swasta. Tetapi, Edy berharap bila opsi ini yang dipilih maka pengawasan INSW harus tetap berada di tangan negara. Hal ini diperlukan demi membela kepentingan pengguna sehingga pemerintah berhak menyetop kenaikan tarif yang mungkin terjadi kemudian.
(aprilian. hermawan@bisnis.co.id)
Oleh Aprilian Hermawan
Bisnis Indonesia