Kebijakan sektor riil dijadwalkan terbit hari ini

BISNIS - Selasa, 12/06/2007

JAKARTA: Pemerintah hari ini dijadwalkan mengumumkan empat kebijakan baru di bidang investasi, keuangan, infrastruktur, dan UMKM yang siap dilaksanakan, karena mempunyai sasaran dan jadwal waktunya hingga awal 2008. "Kebijakan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah itu rencananya besok [hari ini] diumumkan oleh Menko Perekonomian," tutur Jannes Hutagalung, Staf Khusus Menko Perekonomian, kepada Bisnis tadi malam.Namun, Jannes enggan memberikan rincian kebijakan ekonomi baru yang bakal dikeluarkan Menko Perekonomian itu. "Tunggu saja penjelasan resmi dari Menko Boediono besok siang di Grha Sawala."Secara terpisah sumber Bisnis mengungkapkan kebijakan ekonomi baru yang akan dikeluarkan itu bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebijakan yang langsung diimplementasikan di lapangan."Ini janji pemerintah kepada rakyat. Jadi, kebijakan di sejumlah bidang itu merupakan jawaban dari kebutuhan di sektor riil, termasuk UMKM," jelas dia.Sumber tadi menjelaskan kebijakan baru ini berupa Instruksi Presiden (Inpres) dan dalam pelaksanaannya akan dimonitor oleh Tim Pemantau agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, setelah sektor riil ini bergerak.Tim Pemantau itu, menurut dia, akan dipimpin oleh empat koordinator yang memonitor implementasi kebijakan ekonomi baru, yaitu koordinator bidang investasi, UMKM, keuangan, dan infrastruktur.Inpres itu disebut-sebut sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2007. Sumber Bisnis lainnya menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan ekonomi baru ini memiliki sasaran yang harus dicapai. "Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan time table hingga awal 2008. Artinya, kalau kebijakan baru ini belum jalan, ya rapor merah bagi pemerintah," tutur pejabat di Kantor Menko Perekonomian itu. Tanggung jawabDalam kebijakan baru itu, menurut dia, setiap menteri memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Menteri Keuangan, misalnya, harus mengeluarkan sedikitnya 60 kebijakan baru hingga awal 2008. Tugas berat juga bakal dipikul oleh Menteri Perdagangan. "Tapi saya tidak tahu detailnya. Tunggulah besok."Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan baru yang isinya mencakup pembaruan dari tiga paket sebelumnya, yaitu paket perbaikan investasi, percepatan infrastruktur, reformasi di sektor keuangan, dan kebijakan pemberdayaan UMKM (Bisnis, 31 Mei). Kebijakan pembenahan iklim usaha telah dikeluarkan pemerintah secara paket ataupun tunggal sebelumnya, a.l. kebijakan sektor keuangan, perbankan, infrastruktur, investasi sampai dengan program intervensi seperti revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan program energi alternatif.Secara terpisah, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengakui sudah banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, tetapi belum ada yang komprehensif, holistik, dan terintegratif termasuk pemberdayaan UMKM."Selama ini kebijakan pemerintah mungkin kurang tersosialisasi dengan baik, termasuk kemasan promosi kebijakan menjadi titik lemah daya tarik investasi. Selain itu, lemahnya konsistensi dan efektivitas implementasi di lapangan."
(neneng. herbawati@bisnis.co.id)
Oleh Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia