Tahun ini kantor pajak di Jawa-Bali modern

BISNIS - Selasa, 12/06/2007

JAKARTA: Ditjen Pajak menargetkan seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) di Jawa dan Bali dapat dimodernisasi paling lambat akhir tahun ini, sedangkan untuk wilayah lainnya paling lambat akhir 2008. "Mulai besok [hari ini], di Jakarta Selatan akan dioperasikan 12 KPP Pratama yang beroperasi secara modern," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution kepada pers kemarin.Dia menjelaskan di seluruh Jawa dan Bali akan dibentuk 144 KPP Pratama, untuk menggantikan KPP paripurna (tidak modern), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karik-pa). Menurut Darmin, pembentukan 12 KPP Pratama di Jakarta Selatan ini merupakan kelanjutan dari pembentukan KPP Pratama di Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat yang sudah terlebih dahulu dibentuk tahun lalu. Dalam perkembangannya, seluruh KPP akan menjadi kantor pelayanan pajak modern.KPP Pratama di Jakarta Selatan terdiri dari KPP Setiabudi I, Setiabudi II, Setiabudi III, Tebet, Pancoran, Kebayoran Baru I, Kebayoran Baru II, Kebayoran III, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, dan Cilandak. Berbeda dengan kantor pelayanan sebelumnya, KPP Pratama mempunyai struktur organisasi berdasarkan fungsi. Sedangkan KPP model lama, struktur organisasinya dibentuk berdasarkan jenis pajak.Darmin mengharapkan pembentukan KPP Pratama dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak dan kantor pajak. Wajib pajak, kata dia, akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari AR sehingga saling keterbukaan akan terjalin. Sementara itu, bagi petugas pajak, dengan adanya penyatuan KPP dan KPBB maka database mudah disatukan. "Ini dapat menjadi jalan untuk makin menjaring wajib pajak yang sering berkelit menghindari pajak. Selain itu, kantor pajak juga dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab bila ada suatu program yang tidak berjalan," katanya. Dengan adanya KPP Pratama, maka KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) dan Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) secara otomatis tidak akan berfungsi lagi.Tumbuh tinggiKepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan Sjarifudin Alsah menyatakan tahun ini target penerimaan pajak di wilayahnya Rp15,3 triliun, naik 30% dibandingkan tahun lalu Rp12 triliun. Untuk mencapai target itu, katanya, akan dilakukan ekstensifikasi pajak dengan mendata orang yang belum mempunyai NPWP. "Ada growth yang sangat tinggi dari tahun lalu. Begitu pentingnya reformasi organisasi untuk menunjang agar target [Rp15,3 triliun] dicapai. Karena terus terang saja, berdasarkan pengalaman growth KPP Pratama Jakarta Pusat 40%, kita harapkan demikian untuk Jakarta Selatan, walaupun ini sudah pertengahan tahun." Menurut Darmin, KPP Pratama Jakarta Pusat hingga Mei lalu mengalami kenaikan penerimaan pajak 32%, tidak setinggi LTO 40% yang pernah dicapai sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak nasional adalah 20%.KPP Pratama akan ada seksi ekstensifikasi yang berfungsi meng-NPWP-kan orang-orang yang belum terkena NPWP. Dalam hal ekstensifikasi itu, dirjen pajak akan memprioritaskan compliance dari para wajib pajak besar. Sebanyak 50 wajib pajak terbesar di tiap KPP akan dilihat profilnya, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Sehingga, menurut Darmin, tidak ada kemungkinan bagi para wajib pajak besar itu untuk sembunyi. "Kita mulai dengan 50, lalu 50 besar kedua, ketiga, dan keempat. Kalau 200 wajib pajak terbesar di tiap KPP kita sudah cek, ikuti, dan cermati, maka akan mencakup 90% lebih dari penerimaan pajak," jelasnya.
(02) (redaksi@ bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia