Indonesia tak Bebas Aktif Lagi

REPUBLIKA - Sabtu, 26 Mei 2007

JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengubur prinsip politik bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Ini ditandai dengan dukungan pemerintah terhadap aspirasi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang didesakkan melalui Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang perluasan sanksi terhadap program nuklir Iran.
''Sesungguhnya, kita ini tidak lagi bebas aktif. Karena, kita ini ada di bawah bayang-bayang Washington (AS),'' kata mantan ketua majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, ketika menanggapi soal dukungan pemerintah atas resolusi tersebut dalam dialog interaktif di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).
Amien teringat sikap 'tebar pesona' Yudhoyono ketika menerima kunjungan Presiden Iran Ahmadinejad. ''Pakai dipeluk-peluk. Dikatakan, Indonesia mendukung nuklir Iran untuk perdamaian. Tapi, ada blackbox. Tiba-tiba, kita balik kanan, mendukung AS lewat Resolusi PBB Itu. Jadi, ada apa ini?'' ujarnya.
Mengenai langkah DPR penggunakan hak meminta penjelasan dan bertanya (interpelasi) atas dukungan pemerintah terhadap resolusi PBB itu, pada awalnya, Amin tidak yakin dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun ternyata, interpelasi itu pun disepati mayoritas fraksi di Senayan. ''Saya pernah berkelakar, kalau interpelasi jadi, saya akan potong ayam dua ekor. Jadi, sebagai orang yang pernah bernazar potong ayam, insya Allah, saya akan potong ayam,'' kata Amien.
Melukai reformasiMantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai, tindakan pemerintah Yudhoyono mengecewakan dalam mengisi agenda reformasi. Pada awalnya, reformasi ini diharapkan terjadi pemulihan ekonomi, penegakan hukum, keadilan sosial, dan kemandirian bangsa. Ternyata, yang terjadi tidaklah demikian.
''Yang terjadi, tadinya ke utara, malah ke selatan. Inilah yang mengecewakan. Dalam satu windu ini, kita jalan di tempat, bahkan mundur. Kita tak salahkan siapa-siapa. Mari kita lakukan reorientasi dan reevaluasi. Yang jadi power holder saat ini, dari sanalah kalau kita mau perbaikan,'' cetus Amien.
Sehari sebelumnya, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sepakat menjadwalkan pemanggilan Presiden Yudhoyono pada 5 Juni 2007 untuk menjawab interpelasi. Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, mengungkapkan, dalam rapat Bamus yang dipimpinnya sempat diperdebatkan soal keharusan Presiden langsung yang memberi jawaban.
Namun, mengacu pada Tata Tertib (Tatib) DPR, akhirnya diputuskan untuk membuat surat pemanggilan seperti biasa tanpa ada penekanan harus Presiden yang datang. Kendati demikian, fraksi-fraksi pendukung interpelasi meminta Presiden bersikap jantan dan dewasa dengan mau mempertanggungjawabkan langsung sikap pro-Washington-nya itu. n wed