SBY 'ancam' Amien Rais

BISNIS - Sabtu, 26/05/2007

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 'mengancam' akan memperkarakan capres 2004 Amien Rais ataupun pihak-pihak lain yang memfitnah dan menuduh pasangan SBY-JK menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Hingga sejauh ini saya belum bermaksud menuntut secara hukum pada Amien Rais dan pihak-pihak yang menuduh saya menerima dana itu. Kecuali dalam perkembangannya, nyata-nyata Pak Amien Rais menuduh saya di depan umum, apalagi secara eksplisit, menerima dana DKP maupun dari asing. Saya akan pergunakan hak saya memperkarakan secara hukum," tegasnya dalam jumpa pers mendadak di halaman tengah Kompleks Kepresidenan, kemarin.Presiden mengaku sudah mempelajari dan melakukan pengecekan kepada Wapres Jusuf Kalla maupun tim kampanye SBY-JK, termasuk mempelajari nama-nama dalam dokumen yang diserahkan ke KPU dan memastikan tidak ada keterangan yang dapat menguatkan bahwa anggota tim kampanyenya menerima dana DKP tersebut.Kepala Negara? juga mengaku tidak menerima dana asing, yang disebut-sebut dari mantan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Paul Wolfowitz. Presiden mengatakan lebih dari 10 hari terakhir ini bergulir dan berkembang isu dana DKP dan isu dana asing yang diterima oleh capres-capres 2004. Isu itu telah menjadi isu politik, di mana salah satu capres, yaitu Amien Rais, mengembangkan opini mengenai kemungkinan dana tersebut juga diterima oleh capres-capres lain."Dalam perkembangannya dia [Amien] juga menyebut ada seorang capres yang menerima dana asing yang secara eksplisit disebutkan dari Washington, AS. Publik mengetahui bahwa arah opini yang dibangun itu adalah pasangan SBY-JK atau paling tidak tim kampanye kami."Tak akan lariSementara itu, Amien Rais menegaskan dirinya tidak akan bersembunyi dari rencana Presiden SBY menuntutnya secara hukum terkait aliran dana nonbujeter DKP tersebut."Insya Allah saya tidak akan lari dan sembunyi. Tidak mungkin saya berkelit," ujarnya seperti dikutip Antara di Yogyakarta kemarin malam.Amien menambahkan, "Saya akan minta Panwaslu untuk bertemu kembali, sedangkan anggota KPU yang di penjara dihadirkan kembali."Pengamat politik dari UI Arbi Sanit menyesalkan pernyataan Presiden yang dinilainya sangat emosional. Dia menilai respons Kepala Negara terhadap wacana yang berkembang justru menunjukkan Presiden tidak arif. (06)
(gajah.kusumo@bisnis.co.id/erna.girsang@ bisnis.co.id/tri.dp@bisnis.co.id)
Oleh Gajah Kusumo, Erna S.U. Girsang & Tri D. Pamenan
Bisnis Indonesia