Semua Opsi Diterima

KOMPAS - Sabtu, 26 Mei 2007

Bandung, Kompas - Pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menerima semua opsi yang diajukan Tim Evaluasi IPDN mengenai sistem pendidikan yang dijalankan. IPDN bersikap menunggu dan belum melakukan tindakan lain. Namun, IPDN mengharapkan perubahan menuju lebih baik tetap terjadi.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Rektor IPDN Johanis Kaloh di sela-sela penerimaan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri), terkait dengan spanduk pernyataan moral terpanjang, Kamis (24/5) di Sumedang.
Tiga opsi yang diajukan adalah meneruskan sekolah pamong praja dengan sistem bukan lagi kedinasan, membangun kembali Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di lima wilayah untuk mengakomodasi 33 provinsi, serta dilakukannya pendidikan kedinasan murni sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut Kaloh, tidak ada hal yang harus diributkan dengan opsi itu. Ia yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menanggapi dengan bijaksana. "Apa pun keputusannya, kami menghormatinya. Kami semua menyerahkan kepada pimpinan menyikapi hal ini," kata Kaloh.
Terkait dengan opsi itu, 4.695 mahasiswa menyatakan keberatan dengan pembubaran IPDN. Ungkapan keberatan itu mereka tuangkan pada spanduk sepanjang 4.700 meter dan lebar 1 meter di dalam kampus, yang lalu dicatat di Muri. Spanduk itu menghabiskan dana Rp 24 juta dari anggaran kemahasiswaan.
Menurut para mahasiswa, opsi pembubaran IPDN tidak perlu karena mereka masih yakin IPDN mampu menciptakan kader bangsa. Meski demikian, ada juga praja yang menuliskan kekesalan mereka terhadap sistem di IPDN dengan minta dibubarkannya pola pengasuhan, atau penghentian kekerasan.
Menurut Ketua Muri Jaya Suprana, ungkapan para mahasiswa itu harus benar-benar diwujudkan dan tidak berhenti sebatas sebuah rekor.
Kemarin, para mahasiswi IPDN sudah mendaftarkan gugatan mereka kepada Inu Kencana terkait dengan isi buku IPDN Undercover ke Kepolisian Daerah Jawa Barat. (CHE)