Presiden Merasa Difitnah

REPUBLIKA - Sabtu, 26 Mei 2007

Amien mengajak masyarakat membongkar semua kasus.

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tuduhan bahwa dia dan tim sukses SBY-JK menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun dana asing saat kampanye pilpres 2004. SBY tak segan mengambil jalur hukum bila isu yang digulirkan itu tanpa disertai bukti kuat.
''Saya dan saudara Jusuf Kalla jelas, sekali lagi jelas, tidak pernah menerima dana DKP itu. Opini yang dibangun benar-benar menyesatkan dan tidak sehat,'' kata SBY dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jumat (25/5). Beberapa pihak yang dituduh menerima aliran dana itu pun, kata SBY, menolak dikaitkan dengan tim kampanye SBY-JK. Dia lantas menyebut nama Munawar Fuad, Imam Addaruqutni, dan Blora Center. ''Sejauh ini tidak ada keterangan yang menguatkan bahwa ada keterlibatan tim SBY-JK menerima dana,'' tegasnya.
Menurut SBY, masyarakat perlu mencermati inti permasalahan yang sebenarnya terkait 'bola panas' bergulirnya dana DKP. Capres yang diusung PAN dalam pilpres 2004, Amien Rais, mengaku menerima dana DKP dari Rokhmin Dahuri, menteri kelautan saat itu. Kemudian, jelas SBY, Amien mengembangkan opini kemungkinan capres lain menerima dana tersebut. Bahkan, ada seorang capres yang menerima dana asing dari Washington, AS. ''Publik mengetahui arah opini yang dibangun itu adalah pasangan SBY-JK atau paling tidak tim kampanye SBY-JK,'' lanjut Presiden.
SBY semula enggan menanggapi isu yang bergulir 10 hari terakhir itu. Namun, dia merasa perlu menjelaskan secara tegas dan gamblang karena isu atau fitnah itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya yang dilindungi hukum. Soal tuduhan secara tak langsung Amien Rais bahwa pasangan SBY-JK menerima dana dari Washington, dia menyebutnya sebagai keterlaluan. ''Tuduhan ini fitnah yang kejam. Naudzubillah. Tidak ada satu dolar pun yang diterima pasangan SBY-JK dari Washington.''
Mengomentari pernyataan SBY itu, Amien Rais tetap pada pendiriannya. ''Nanti kita akan buka semuanya. Yang pasti, terus maju pantang mundur,'' katanya di Yogyakarta. Bahkan, Amien mengajak masyarakat dan elemen di pemerintahan membuka aliran dana yang tak jelas. ''Kalau kita mau jujur, dana capres di KPU yang banyak misterinya itu dibongkar. Jadi, bukan hanya di DKP.''
Sebenarnya, kata mantan ketua MPR ini, dia mengajukan dua pilihan terkait dana DKP. Menganggap kasus ini selesai asalkan semua jujur, atau membongkar semuanya. ''Tapi, tampaknya sudah kepalang basah, sehingga lebih baik dibongkar semua,'' jelas Amien. Untuk mengungkapnya, dia meminta panwaslu dan KPU dikumpulkan kembali.
Kejakgung, Hendarman Supandji, mengaku ragu dapat mengungkap aliran dana capres pada pilpres 2004. Alasannya, kasus DKP sudah sangat lama dan kejaksaan tak memiliki cukup bukti. ''Selama ini, dokumen-dokumen DKP hanya dari media massa,'' kata Hendarman. djo/yli/dri