SBY Didesak Beri Penjelasan Langsung

Rabu, 16 Mei 2007

JAKARTA -- Usulan hak interpelasi DPR lolos. Kemarin (Selasa, 15/5), rapat paripurna DPR menyetujui pengajuan interpelasi, terkait dukungan pemerintah terhadap Resolusi No 1747 DK PBB tentang sanksi terhadap Iran.
''Dengan disetujuinya hak interpelasi ini, Presiden harus memberi penjelasan langsung atas dukungan resolusi tersebut,'' ujar salah seorang penggagas interpelasi sekaligus Penasihat Fraksi PAN, Abdillah Toha, usai rapat paripurna, kemarin.

Menurut Abdillah yang juga anggota Komisi I DPR, usulan interpelasi bergulir karena ketidakpuasan anggota DPR, khususnya Komisi I, atas penjelasan Menlu Nur Hasan Wirajuda, April lalu. ''Kalau Presiden mewakilkan kepada pembantunya, itu tidak menghormati DPR,'' jelasnya.
Sesuai tata tertib DPR pasal 174 ayat 1-3, Presiden harus memberi penjelasan langsung, dilanjutkan sesi tanya jawab. ''Nah sesuai ayat 4 pasal 17, dalam sesi tanya jawab barulah Presiden bisa diwakili menterinya,'' tegas Abdillah.
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, yang memimpin rapat paripurna menyatakan, usulan interpelasi DPR ini akan diproses dulu ke Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis pekan depan (24/5). ''Dalam Bamus akan dibicarakan jadwal pemanggilan atau pengiriman surat ke Presiden, melalui pimpinan DPR,'' ujar Muhaimin.
Kemarin, kepastian penggunaan hak interpelasi sempat mengalami tarik-ulur. Setelah Abdillah membacakan usulan interpelasi yang didukung 280 anggota DPR, Muhaimin menawarkan kepada forum untuk melaksanakan pengambilan keputusan secara voting. Tapi, usulan pimpinan sidang itu diinterupsi oleh Penasihat Fraksi Partai Demokrat (FPD), Soekartono Hadiwarsito. ''FPD mendesak agar dukungan pemerintah atas Resolusi 1747 harus didalami di Komisi I. Bukan melalui sidang paripurna. Jadi, tidak perlu interpelasi,'' ujar Soekartono.
Namun, pernyataan mantan ketua FPD itu ditentang anggota komisi I dari Fraksi Partai Golkar (FPG), yang juga salah seorang penggagas interpelasi, Yuddy Chrisnandi; anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Saifullah Ma'shum; dan Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo. Muhaimin kemudian menskors sidang selama 10 menit agar pimpinan fraksi melakukan lobi.
Usai lobi, Muhaimin mengumumkan, penggunaan hak interpelasi sah setelah didukung tujuh fraksi. Dua fraksi, yaitu FPD dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menolak, sedangkan Fraksi Bintang Reformasi (FBR) abstain. Yang menarik, lolosnya usulan interpelasi kasus Iran di rapat paripurna DPR sekaligus mematahkan 'lobi' di luar parlemen yang selama ini selalu terjadi, menjelang pengajuan interpelasi di DPR. Pertemuan terakhir yang digelar untuk membendung interpelasi berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Ahad malam (13/5).
Menurut sumber Republika, pertemuan Dharmawangsa itu, antara lain, dihadiri Menko Kesra, Aburizal Bakrie; dan Mensesneg, Hatta Rajasa. Sedangkan fraksi-fraksi DPR yang mengikuti pertemuan 'gelap' itu adalah FPG, FPD, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi PPP. ''Itu pertemuan gelap. Budaya politik yang tidak sehat seperti ini harus diakhiri,'' ujar Yuddy.
Di tempat terpisah, Jubir Presiden, Andi Malarangeng, memastikan Presiden akan menjawab hak bertanya DPR. Namun, Presiden tidak harus datang ke gedung DPR. Presiden, kata Andi, telah mendapatkan laporan perkembangan hak interpelasi. Presiden paham betul posisi DPR, dan sangat menghormati hak yang dimiliki dewan itu. ''Karena itu Presiden akan menjawabnya,'' ungkap Andi di kantor Presiden.
Soal kemungkinan interpelasi bisa berujung pemakzulan terhadap Presiden, dengan tegas Andi membantah. Baginya, tak ada pemakzulan dalam interpelasi atas resolusi Iran. `'Tidak ada pemakzulan, karena itu sudah diatur dengan UU,'' tandasnya. eye/djo